Peran Pengawas Benih Tanaman dalam Implementasi Rencana Strategis Kementrian Pertanian 2010-2014

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya, maka Pengawas Benih Tanaman (PBT) didefinisikan sebagai jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Pasal 46 ayat 1, pengawas benih tanaman adalah pelaksana tugas pengawasan dibidang perbenihan yang diangkat oleh Menteri. Melihat definisi dari Pengawas Benih Tanaman berdasarkan peraturan perundangan diatas, maka tugas Pengawas Benih Tanaman memiliki tanggung jawab maupun “tanggung gugat” pada pengawasan benih tanaman. Tanggung jawab sebagai pemeriksa mutu benih dan pengawas peredaran benih dan tanggung gugat bila ada kesalahan dalam memeriksa mutu benih dan mengawasi peredaran benih. Dengan beban kinerja seperti itu, maka seorang Pengawas Benih Tanaman dituntut untuk mampu menunjukkan kompetensi dan pengalamannya, sehingga dalam melaksanakan tugas dapat berjalan secara akuntabel, transparan dan independen.

Di dalam jabatan fungsional, Pengawas Benih Tanaman dibagi dalam dua golongan yaitu Pengawas Benih Tanaman (PBT) Terampil dan Pengawas Benih Tanaman (PBT) Ahli.  PBT Terampil adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu, sehingga lebih bersifat teknis di lapangan. Sedangkan PBT Ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannnya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu, sehingga lebih bersifat analisis dan manajerial.

Tugas pokok Pengawas Benih Tanaman adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu.

Perbenihan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian

Menteri Pertanian, Suswono, telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2010 – 2014 melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor:15/Permentan/RC.110/1/2010 tanggal 28 Januari 2010. Dalam renstra tersebut Menteri Pertanian memberikan acuan dan arahan terhadap pembangunan pertanian sampai dengan lima tahun kedepan, dengan memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional dengan 4 target utama pembangunan pertanian yaitu : pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan peningkatan kesejahteraan petani. Bagi jajaran Kementerian Pertanian, instansi lintas sektoral di Pusat dan Daerah, terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup pertanian, menjadikan Renstra Kementerian Pertanian sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan kinerjanya.

Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang merupakan jajaran teknis di lingkup Kementerian Pertanian baik di Pusat dan Daerah, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya diharapkan juga mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian. Dalam Rentra tersebut juga terdapat 7 Gema Revitalisasi yaitu Revitalisasi Lahan, Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan, Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana, Revitalisasi Sumber Daya Manusia, Revitalisasi Pembiayaan Petani, Revitalisasi Kelembagaan Petani dan Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir. Revitalisasi Perbenihan dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut : menata kembali kelembagaan perbenihan/perbibitan nasional mulai dari tingkat pusat sampai daerah; melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumberdaya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul lokal; memperkuat tenaga pemulia dan pengawas benih tanaman; memberdayakan penangkar dan produsen benih berbasis lokal; meningkatkan peran swasta dalam membangun industri perbenihan/perbibitan.

Keterkaitan Kegiatan PBT dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian

Melihat kegiatan fungsional Pengawas Benih Tanaman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor 9 Tahun 2010 yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari PBT, maka terdapat keterkaitan kegiatan yang menunjang pelaksanaan atau implementasi dari Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014. Keterkaiatan kegiatan fungsional PBT dengan Renstra Kementerian Pertanian dapat dirinci berdasarkan sub kegiatan PBT yaitu :

a. Sub kegiatan Pengawasan Mutu Benih, yang terdiri dari sertifikasi dan pengujian laboratories (baik uji standard maupun uji khusus).  Kegiatan ini berkaitan dengan revitalisasi perbenihan yang ada pada renstra yaitu perkuatan pengawas benih tanaman dalam system perbenihan terutama subsistem perbaikan mutu.

b. Sub kegiatan Pengawasan Pelestarian Plasma Nutfah (Sumber Daya Genetik), yang terdiri dari inventarisasi, eksplorasi dan pemeriksaan plasma nutfah.  Kegiatan ini berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam revitalisasi perbenihan yaitu melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumberdaya genetic nasional untuk pengembangan varietas unggul local.

c. Sub kegiatan Pengujian dalam rangka pelepasan dan penarikan varietas, yang terdiri dari uji adaptasi/observasi dan uji manfaat/kelayakan.  Kegiatan ini berkaitan dengan tindak lanjut dari upaya-upaya pada butir b diatas.

d. Sub kegiatan Pengawasan Peredaran Benih, yang terdiri dari pengawasan pemasangan label, inventarisasi dan pengawasan pedagang/produsen benih, pemantauan stok benih dan distribusi benih dan pengawasan pemusnahan benih.  Kegiatan ini berkaitan dengan upaya – upaya revitalisasi perbenihan yaitu membangun industri perbenihan(produsen benih).

e. Sub kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu.  Kegiatan ini berkaitan dengan menata kembali kelembagaan perbenihan.

Peran PBT Perkebunan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 – 2014 tampak nyata dengan kegiatan fungsional yang tertuang dalam Permen PAN. Hanya saja untuk implementasinya diperlukan kompetensi dari SDM Pengawas Benih Tanaman yang ada serta dukungan dari kelembagaan pengawasan perbenihan.

Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang ada dalam peningkatan peran PBT diantaranya :

a. Masih belum meratanya kompetensi PBT, sehingga perlu ditingkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia PBT melalui pelatihan dan pendidikan, hal ini juga tertuangpada Revitalisasi Sumber Daya Manusia dalam Renstra Kementerian Pertanian.

b. Keragamanan kelembagaan pengawasan perbenihan di tingkat daerah. Pada beberapa

daerah belum terbentuk lembaga/instansi pengawasan mutu benih, masih belum terpisahnya fungsi pengawasan benih pada instansi perbenihan di daerah dan masih belum adanya tenaga PBT maupun tenaga teknis yang sesuai dengan bidang perbenihan.

c. Formasi tenaga PBT pada beberapa daerah yang masih rendah, sehingga membutuhkan supervisi dari instansi pengawasan perbenihan di atasnya.

Kesimpulan

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 – 2014 merupakan acuan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di Kementerian Pertanian/Lembaga, instansi dan unit kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Dengan mengetahui keterkaitan renstra dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengawas Benih Tanaman, maka diharapkan PBT mampu mengimplementasikan kegiatannya baik perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatannya sesuai dengan Renstra Kementerian Pertanian.

Sumber pustaka :

- Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 – 2014

- Peraturan Menteri Negara PAN No. 09 Tahun 2010

- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995